oleh Herri Permana
Banyak orang berlomba-lomba membangun masjid yang megah. Mereka bangga bila dapat membangun masjid mewah dan megah. Namun setelah berdiri, masjid itu sepi dari kegiatan-kegiatan ibadah. Hanya segelintir saja jamaah yang mau memakmurkannya.
Pembangunan Masjid Yang Megah Al Jabbar
Perdebatan antara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan warganet soal sumber dana pembangunan masjid Al Jabbar dari APBD ramai di media sosial. Tak hanya warganet, pengamat juga menilai penggunaan APBD untuk membangun masjid megah ini kurang etis.
Pembangunan Masjid Al Jabbar disebut-sebut menelan APBD mencapai Rp 1 triliun. Pembangunannya dimulai sejak 2017 dengan menggunakan tahun anggaran jamak atau multiyears yang sebagian dananya dibiayai oleh APBD di tengah pandemi Covid-19.
Berdasarkan data LPSE Jawa Barat, pekerjaan tahun jamak pembangunan Masjid Raya Provinsi Jabar tahap ke-4 yang dilelang pada 2021 memiliki pagu paket Rp 507 miliar. Pengerjaan proyek tersebut menggunakan APBD tahun 2020 dan 2021.
Anggaran yang besar untuk pembangunan masjid ini memicu kritik dari warganet. Salah satunya, pemiliki akun @outstandjing yang menekankan bahwa APBD tak seharusnya digunakan untuk membangun masjid karena berasal dari pembayar pajak yang terdiri dari berbagai kalangan.
Contohnya saja panti asuhan kita meminta bantuan waktu covid ke salah satu masjid besar komplek yang saldo kasnya ratusan juta bahkan kalau dibelikan Pajero Sport masih sisa banyak lho.
Namun untuk bantuan panti asuhan di tolak dengan alasan dana kas masjid hanya untuk kemakmuran masjid.
Kritikan itu kemudian direspons langsung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat akun Instagramnya. Pria yang akrab disapa RK itu mengatakan pembangunan rumah ibadah dapat menggunakan uang negara selama sudah disepakati eksekutif dan legislatif. Menurut RK, daerah lain dengan mayoritas agama tertentu juga menggunakan APBD sebagai sumber pembangunan rumah ibadah.
Sebagian netizen lainnya juga mengkritik kebijakan RK tersebut. Menurut mereka, dana pembangunan masjid seharusnya dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang saat ini lebih dibutuhkan Jawa Barat termasuk janjinya membangun sistim transportasi di massal di kota-kota berpenduduk padat.
Sebagian juga membandingkan kemegahan Masjid Al Jabbar yang jauh berbeda dibandingkan lingkungan sekitarnya, dimana infrastrukturnya masih buruk, masih kurangnya fasilitas pendidikan berbanding jumlah penduduk, dan masih tingginya kemiskinan ekstrim dan pengangguran.
Hal ini juga bertolak belakang misalnya ketika pemerintah Provinsi Jawa Barat mengabaikan aturan dalam UU mengenai pemberian ganti rugi ataupun relokasi pada penggusuran paksa masyarakat yang bermukim di bantaran sungai dalam program Citarum Harum. Penduduk miskin yang tinggal dan bermukim di Bantaran Sungai secara sengaja semakin dimiskinkan dengan kebijakan tersebut.
Padahal Resolusi Komisi HAM PBB Nomor 77 Tahun 1993 (Commission on Human Rights Resolution 1993/77) yang telah di ratifikasi menjadi UU no 11 tahun 2005 telah menegaskan bahwa penggusuran paksa adalah “gross violation of human rights” atau pelanggaran HAM berat.
Potret Ekonomi dan Anggaran Jawa Barat
Ekonomi Jawa Barat pada kuartal ketiga tahun lalu tumbuh 6,07% secara tahunan. Adapun pada 2021, perekonomian tumbuh 6,21% setelah terkontraksi pada 2020 sebesar 2,44%. Inflasi Jawa Barat pada 2022 mencapai 6,04%, sedikit di atas inflasi nasional.
Kemiskinan masih mencapai 8,06% dari total penduduk Jawa barat. Sementara itu, terjadi peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan penurunan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPAK pada Februari 2022 mencapai 66,31% atau meningkat sebesar 1,48 persen poin dibandingkan Februari 2021 yang sebesar 64,83%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 8,35%, membaik 0,57 persen poin dibandingkan Februari 2021 8,92%, dan membaik sebesar 1,47 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 tercatat sebesar 9,82%.
Lantas berapa sebenarnya anggaran yang dimiliki Pemda Jabar setiap tahunnya utamanya di tengah kondisi ekonomi dunia yang sulit?
Besaran APBD Jawa Barat tahun lalu mencapai Rp 34,9 triliun, jumlah ini hanya separuh APBD DKI Jakarta. Jumlah ini juga sudah naik Rp 2,6 triliun dari rencana awal yang dirubah dalam Pergub 98 2022. Adapun rincian APBD tersebut”
Mirisnya pendapatan Jawa Barat terlalu didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor yang di tahun 2022 ini mencapai sekitar 32 Triliun. Dari sini sudah nampak bahwa Pemda Jawa Barat tidak terlalu optimal dalam menggali sumber-sumber pemasukan di daerahnya, akan tetapi dalam pengeluaran malah mengutamakan program Mercu Suar seperti membangun masjid yang megah.
Anggaran yang digelontorkan Pemda Jawa Barat dalam program pengentasan kemiskinan tidak sebanding dengan penurunan di bawah 1 persen per tahun. Sementara kontribusinya terhadap tingkat kemiskinan nasional sangat besar, yakni mencapai 13,79 persen atau berada di peringkat ke-3 setelah Jawa Timur (16,72 persen) dan Jawa Tengah dengan kontribusi 15,06 persen .
Masjid Jogokariyan yang Saldo Kasnya Selalu Rp. 0,- Saat Diumumkan
Pernah mendengar ta’mir Masjid mengumumkan saldo kas infaqnya pada jamaah?. Kadang akan menjadi kebanggaan jika saldonya jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta. Namun, berbeda dengan Masjid Jogokaryan yang berada di Jalan Jogokariyan 36, Kelurahan Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta. Masjid yang satu ini jumlah saldonya selalu Rp 0 saat diumumkan.
Berdasarkan penelusuran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) APBD Pemprov Jabar 2022, terdapat alokasi anggaran untuk pembangunan sarana ibadah Rp 309,9 miliar dengan target pembangunan selesai 100%.
Selain itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Jabar tahun 2021 menunjukkan terdapat realisasi belanja untuk pembangunan rumah ibadah sebesar Rp 165,4 miliar. Peranannya, belanja modal tanah untuk bangun tempat ibadah Rp 23,05 miliar dan belanja modal bangunan gedung tempat ibadah Rp 142,4 miliar.
Para ta’mir Masjid berpendapat jika Infak itu ditunggu pahalanya untuk jadi amal sholih, bukan untuk disimpan di rekening Bank. Pengumuman infak jutaan juga dihawatirkan akan menyakitkan jika tetangga Masjid ada yang tak bisa ke Rumah Sakit karena tak punya biaya atau tak bisa sekolah. Masjid yang menyakiti Jamaah adalah tragedi da’wah, sehingga dengan pengumuman saldo infak nol Rupiah, maka jamaah lebih bersemangat mengamanahkan hartanya.
Bandung, 23 Januari 2023
Penulis adalah Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Samiyah Amal Insani. Panti Asuhan di Bandung
Donasi Yuk