Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sering kali dipandang sebelah mata dalam diskursus kebijakan pendidikan nasional. Padahal, di sanalah akar tumbuhnya karakter, kemampuan kognitif, dan bahkan potensi masa depan anak Indonesia. Ironisnya, meski slogan “wajib belajar” telah begitu lama digaungkan, PAUD masih belum menjadi bagian dari sistem pendidikan yang secara hukum mengikat. Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan cerminan dari kegagalan kita memahami esensi pendidikan sebagai hak dan kebutuhan dasar setiap anak—sejak dini.
PAUD dan Wajib Belajar : Retorika Tanpa Pondasi?
Program wajib belajar sembilan tahun, yang kini dikembangkan menjadi 12 tahun, secara legal baru mencakup pendidikan dasar hingga menengah. PAUD—yang mencakup usia 0–6 tahun—masih berada di luar sistem pendidikan yang diwajibkan oleh negara. Akibatnya, kualitas layanan PAUD sangat beragam, bahkan timpang. Di kota besar mungkin kita bisa menemukan PAUD berkualitas dengan tenaga pendidik terlatih dan fasilitas memadai. Namun di daerah terpencil, layanan PAUD kadang hanya berarti satu ruangan tanpa alat peraga, dikelola oleh ibu-ibu yang baik niatnya, tapi minim pelatihan.
Mengapa ini berbahaya? Karena pendidikan usia dini bukan sekadar tempat anak-anak bermain sambil menunggu usia masuk SD. Ini adalah fase emas perkembangan otak, di mana 80% koneksi neuron terbentuk sebelum anak berusia 6 tahun. Riset neurosains menunjukkan bahwa stimulasi kognitif, emosional, dan sosial di usia dini menentukan kapasitas belajar anak di masa depan. Anak yang tidak mendapatkan stimulasi cukup pada masa ini akan tertinggal jauh, bahkan sebelum mulai bersekolah secara formal. Dengan kata lain, mengabaikan PAUD berarti membiarkan ketimpangan dimulai sebelum garis start ditentukan.
Ketimpangan Sosial: PAUD untuk yang Mampu?
Lihatlah sekeliling kita. PAUD bermutu kini justru menjadi komoditas eksklusif. Lembaga-lembaga pendidikan usia dini dengan kurikulum internasional, pengajar bersertifikat, dan pendekatan pedagogis terkini hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu membayar jutaan rupiah per bulan. Sementara itu, di pinggiran kota dan pedesaan, banyak orang tua bahkan tidak paham pentingnya menyekolahkan anak usia 3–5 tahun, apalagi mampu membiayainya.
Negara seperti menutup mata terhadap kenyataan ini. Subsidi untuk lembaga PAUD swasta masih minim. Insentif untuk guru PAUD sangat kecil, sering kali tidak layak disebut sebagai upah. Maka jangan heran jika banyak pengelola PAUD melakukannya lebih karena panggilan hati daripada didukung oleh sistem yang kuat.
Ironisnya, kita sering bicara soal “bonus demografi” dan pentingnya menyiapkan SDM unggul. Tapi bagaimana kita bisa melahirkan generasi emas jika sejak usia balita saja mereka sudah terpisah oleh tembok bernama kelas sosial?
PAUD Tidak Hanya Urusan Ibu-Ibu
Ada narasi lama yang juga harus kita koreksi: PAUD sering dianggap urusan para ibu, khususnya ibu rumah tangga. Hal ini menyebabkan urusan PAUD menjadi sekunder dalam kebijakan publik. Padahal, pendidikan usia dini adalah fondasi pembangunan bangsa, bukan sekadar aktivitas domestik untuk “mengisi waktu luang” ibu-ibu. Jika negara benar-benar serius dalam mencetak generasi unggul, maka pendidikan anak usia dini harus menjadi urusan strategis nasional.
Negara-negara maju seperti Finlandia dan Jepang tidak menempatkan PAUD sebagai pelengkap, melainkan pondasi sistem pendidikan. Mereka bahkan mewajibkan partisipasi anak dalam pendidikan prasekolah, dengan memastikan negara hadir dalam pembiayaan, pelatihan guru, dan kurikulum. Mengapa Indonesia tak bisa?
Guru PAUD: Pahlawan Tak Bergaji Layak
Salah satu titik lemah dalam sistem PAUD di Indonesia adalah kondisi guru-gurunya. Mayoritas guru PAUD adalah perempuan, banyak yang tidak berlatar belakang pendidikan formal di bidang pedagogi anak usia dini. Mereka mengajar dengan cinta, tapi tidak cukup dukungan.
Gaji guru PAUD masih sangat menyedihkan, bahkan ada yang digaji hanya Rp300.000 per bulan. Apa artinya ini? Negara seolah mengatakan bahwa mendidik anak usia dini tidak penting. Bayangkan, bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan pendidikan terbaik jika dirinya sendiri tidak dihargai?
Pendidikan adalah kerja intelektual, emosional, dan spiritual. Dan guru PAUD melakukan semua itu dalam satu waktu. Mereka mengelola tangisan, mengajari toilet training, menguatkan karakter, bahkan menjadi “ibu kedua” di luar rumah. Tapi perhatian pada kesejahteraan mereka? Nyaris nihil.
Menggugat: Wajib Belajar Harus Dimulai dari PAUD!
Saatnya kita menggugat konsep wajib belajar. Jika kita sungguh peduli pada keadilan pendidikan, maka wajib belajar harus dimulai sejak PAUD. Wajib bukan dalam pengertian memaksa semua anak masuk PAUD tanpa kesiapan, tapi negara wajib hadir menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya agar PAUD bisa diakses oleh semua anak tanpa diskriminasi.
Langkah pertama yang harus diambil adalah memperkuat payung hukum. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang memasukkan PAUD sebagai bagian dari sistem pendidikan wajib, bukan sekadar program pilihan. Kedua, anggaran pendidikan harus direalokasi dengan lebih adil, memastikan PAUD tidak mendapatkan “sisa” dari anggaran pendidikan yang 20% itu.
Ketiga, kualitas harus dijamin. Negara tidak bisa hanya mengejar kuantitas lembaga PAUD, tapi harus memastikan kualitasnya melalui sertifikasi pendidik, kurikulum yang relevan, serta evaluasi berkelanjutan.
Pendidikan Adalah Investasi, Bukan Pengeluaran
Sudah saatnya paradigma kita bergeser. Pendidikan anak usia dini bukan beban APBN, tapi investasi jangka panjang yang akan menentukan wajah bangsa ke depan. Jika kita gagal mendidik anak-anak sejak usia dini, maka segala upaya pembangunan di sektor lain akan menjadi sia-sia. Tak akan ada insinyur hebat, dokter kompeten, atau pemimpin jujur jika masa kecil mereka tak pernah disentuh pendidikan yang benar.
PAUD bukan soal “mengajari anak membaca cepat” atau “menyiapkan anak untuk masuk SD unggulan”. PAUD adalah proses memanusiakan manusia, sejak mereka belum tahu apa-apa. Dan justru di situlah tantangan dan nilai tertingginya.
Penutup: Bangsa yang Memanusiakan Anak-Anaknya
Pendidikan adalah cermin peradaban. Dan dalam cermin itu, kita melihat bahwa Indonesia masih jauh dari memperlakukan anak-anaknya secara adil. PAUD yang seharusnya menjadi akar dari keadilan sosial malah dibiarkan tumbuh liar, tanpa arah yang jelas.
Sudah waktunya kita bertanya dengan keras: Apakah negara ini sungguh mencintai anak-anaknya? Jika ya, maka buktikanlah dengan menjadikan PAUD sebagai bagian dari wajib belajar. Bukan sekadar jargon, bukan sekadar proyek tahunan. Tapi sebagai komitmen abadi untuk memastikan bahwa setiap anak Indonesia, siapa pun dia, lahir dan tumbuh dengan hak yang sama untuk belajar, bermain, dan bermimpi.
Kita tidak bisa terus mengeluh tentang rendahnya kualitas SDM Indonesia sambil mengabaikan fondasinya. Setiap anak yang terabaikan di usia dini adalah potensi bangsa yang terbuang sia-sia. Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita hari ini. Jika kita ingin melihat Indonesia yang lebih adil dan maju, mulailah dengan memastikan bahwa tidak ada satu pun anak yang tertinggal sejak garis start kehidupan mereka. Inilah ujian sesungguhnya dari komitmen kita terhadap keadilan sosial.
Bandung, 27 Mei 2025
Penulis adalah Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Samiyah Amal Insani , Panti Asuhan di Bandung
Donasi Yuk