PKH vs Realita Lapangan: Ketika Rakyat Hanya Diberi Ikan, Bukan Pancing
Di balik angka-angka yang memamerkan jumlah penerima bantuan sosial, grafik penyaluran, dan capaian administratif, ada satu realita pahit yang tak bisa disembunyikan: kemiskinan struktural masih membelenggu jutaan rakyat Indonesia. Salah satu program yang sering disebut sebagai garda depan pengentasan kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, ketika kita menelusuri ke lapangan, menyapa para ibu penerima bantuan di gang sempit, dusun terpencil, atau pinggiran kota, kita dihadapkan pada pertanyaan besar: benarkah PKH telah menjadi jalan keluar dari kemiskinan, atau justru hanya menjadi selimut hangat sesaat yang tak mampu melindungi dari badai keseharian?
Bantuan Sosial yang Pasif: Ikan yang Cepat Habis
PKH dirancang dengan niat baik: memberikan dukungan kepada keluarga sangat miskin agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Namun, konsep ini dalam praktiknya seringkali berhenti hanya pada pemberian tunai yang bersifat konsumtif. Uang diterima, dibelanjakan, habis—dan siklus berulang kembali bulan depan.
Program ini memang meringankan beban. Tapi sayangnya, keringanan ini tidak pernah benar-benar menjadi tangga untuk naik kelas. Mereka tetap miskin. Tidak ada alat produksi. Tidak ada keahlian baru. Tidak ada akses ke modal. Tidak ada pendampingan intensif yang mampu mendorong mereka untuk mandiri secara ekonomi.
Analogi klasik yang paling pas: rakyat hanya diberi ikan, bukan pancing.
Ketika Mandiri Hanya Jadi Wacana
Salah satu kritik paling tajam terhadap PKH adalah absennya atau minimnya komponen pemberdayaan ekonomi yang benar-benar efektif. Memang, dalam dokumen resmi ada pelatihan, ada fasilitasi kelompok usaha, bahkan ada pendamping PKH. Namun, kenyataan di lapangan sering berbeda.
Banyak pendamping yang kewalahan karena harus menangani terlalu banyak keluarga. Ada yang harus membina 200–400 keluarga dalam satu wilayah! Bagaimana mungkin satu orang bisa menjadi mentor, fasilitator, sekaligus penggerak ekonomi untuk ratusan kepala keluarga dengan kebutuhan yang berbeda-beda?
Kritik ini bukan ditujukan kepada individu pendamping, melainkan kepada sistem yang cacat.
Bila pemberdayaan hanya menjadi formalitas administratif—mengisi daftar hadir pelatihan, membagikan modul, lalu pergi—maka jangan heran bila penerima PKH tetap miskin tahun demi tahun. Mereka seperti dirantai dalam kemiskinan yang diwariskan turun-temurun, karena tidak diberi alat untuk memutusnya.
Realita di Balik Statistik
Kita sering bangga pada data: “Jumlah penerima PKH 2024 mencapai lebih dari 10 juta keluarga.” Tapi angka itu seharusnya membuat kita gelisah, bukan bangga. Bukankah itu berarti masih ada 10 juta keluarga miskin yang harus disubsidi negara agar anaknya bisa sekolah dan bayinya bisa imunisasi?
Pertanyaannya adalah: kenapa setelah bertahun-tahun, jumlahnya tak banyak berkurang? Di mana efek jangka panjang PKH yang dijanjikan? Apakah program ini sekadar menyuplai kebutuhan dasar tanpa memberi jalan keluar?
Seharusnya, program ini melahirkan transformasi. Penerima bantuan harusnya menjadi alumni bantuan. Namun, yang terjadi adalah banyak keluarga yang tetap berada dalam daftar penerima selama 5, 7, bahkan 10 tahun. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistem tak memberi mereka cukup daya untuk lepas dari jerat.
Dampak Psikologis Bantuan yang Tak Berujung
Ada sisi yang jarang dibahas: dampak psikologis dari bantuan sosial jangka panjang tanpa arah kemandirian. Rakyat kecil menjadi terbiasa menggantungkan hidup pada bantuan. Mereka merasa bersyukur, tentu saja, karena bantuan itu meringankan. Tapi di sisi lain, kepercayaan diri mereka terkikis pelan-pelan. Mereka ragu untuk bermimpi lebih tinggi. Ragu untuk membuka usaha. Ragu untuk keluar dari zona nyaman.
Sebagian bahkan mengalami labelisasi sosial: dianggap sebagai “orang miskin langganan bansos” oleh lingkungan sekitar. Ini membangun identitas sosial yang berbahaya—yakni bahwa kemiskinan adalah kodrat, bukan kondisi yang bisa diubah.
Potensi yang Terabaikan
Ironisnya, banyak penerima PKH yang sesungguhnya punya potensi luar biasa. Ibu-ibu penerima PKH kerap kali terampil membuat kerajinan tangan, pandai memasak, atau punya ide bisnis kecil-kecilan. Namun apa daya, mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka tak punya akses modal. Tak punya pelatihan kewirausahaan yang berkelanjutan. Tak ada kemitraan strategis dari pemerintah daerah. Mereka hanya hidup dari lembaran tunai yang datang setiap bulan.
Negara seharusnya hadir bukan hanya sebagai dermawan, tapi sebagai fasilitator kemandirian.
Kenapa tidak menghubungkan PKH dengan koperasi desa? Kenapa tidak menggandeng UMKM setempat untuk menciptakan program inkubasi bisnis? Kenapa tidak ada kerja sama sistematis antara PKH dan kementerian koperasi serta ketenagakerjaan?
Ini bukan soal uang semata. Ini soal visi dan keberpihakan.
Menuju Reformasi PKH yang Progresif
PKH harus dibenahi. Bukan dihapus, tapi direformasi secara fundamental.
- Bantuan Tunai Harus Disertai Pemberdayaan Produktif Setiap keluarga penerima harus mendapat peta jalan pemberdayaan yang jelas. Mulai dari pelatihan keterampilan, fasilitasi akses modal mikro, hingga mentoring bisnis. Pendamping PKH harus dibekali kapasitas dan dukungan agar tidak hanya jadi tukang catat kehadiran.
- Evaluasi Dinamis, Bukan Sekadar Administratif Keluar-masuknya keluarga dari program harus berbasis pada indikator peningkatan kapasitas ekonomi, bukan sekadar data kependudukan. Evaluasi tahunan harus melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, dan sektor swasta untuk menciptakan perspektif holistik.
- Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Komunitas PKH harus dibuka ke ruang kolaboratif. Dunia usaha bisa dilibatkan sebagai mentor bisnis, pemberi modal bergulir, atau pembuka akses pasar. Komunitas lokal bisa jadi penyemangat dan pengawas sosial.
- Transparansi dan Partisipasi Publik Seluruh tahapan program harus transparan: mulai dari proses seleksi penerima, penyaluran dana, hingga capaian pemberdayaan. Rakyat harus dilibatkan dalam pemantauan. Jika perlu, publikasikan nama penerima dan capaian tahunannya secara berkala.
Penutup: Saatnya Berhenti Meninabobokan Kaum Miskin
PKH bukan program jahat. Tapi ia bisa menjadi program yang melemahkan jika tidak dibarengi dengan strategi pemberdayaan yang kuat. Negara tidak boleh puas hanya dengan menyalurkan bantuan, apalagi menggunakannya untuk pencitraan politik. Kaum miskin tidak butuh belas kasihan; mereka butuh alat untuk bangkit.
Jika kita benar-benar ingin melihat Indonesia bebas dari kemiskinan struktural, maka kita harus mengubah cara pandang kita terhadap bantuan sosial. Jangan jadikan rakyat sebagai penerima pasif. Jadikan mereka mitra aktif dalam pembangunan ekonomi bangsa.
Karena sejatinya, yang dibutuhkan rakyat bukan ikan untuk hari ini, tapi pancing yang bisa memberi makan seumur hidup.
Namun, perubahan ini tidak bisa terjadi dalam semalam. Perlu komitmen jangka panjang dari pemerintah untuk membangun infrastruktur pendidikan, pelatihan keterampilan, dan akses lapangan kerja yang merata. Program bantuan tunai harus diintegrasikan dengan pelatihan wirausaha, bimbingan karir, serta pendampingan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dalam penyaluran bantuan harus ditingkatkan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan dan evaluasi program, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan. Dengan demikian, bantuan sosial tidak lagi sekadar penyelamat sementara, melainkan batu loncatan menuju kemandirian ekonomi.
Kita harus yakin bahwa kaum miskin memiliki potensi besar jika diberi kesempatan. Tugas kita adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar membuka jalan bagi mereka untuk lepas dari jerat kemiskinan. Hanya dengan cara ini, Indonesia bisa menjadi bangsa yang adil dan makmur bagi semua lapisan masyarakat.
Bandung, 28 November 2025
Penulis adalah Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Samiyah Amal Insani , Panti Asuhan di Bandung
Donasi Yuk