Oleh : Herri Permana
Kesultanan Aceh pernah mengalami era dipimpin para Sulthanah selama 59 tahun. Sulthanah Aceh adalah istilah yang digunakan untuk menyebut seorang sultan perempuan di Aceh. Sulthanah tidak terlalu sering dijumpai di dunia Muslim, Pada abad XVII, Aceh merupakan salah satu kerajaan Islam yang memperlihatkan bahwa seorang perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin suatu pemerintahan.
Dalam kitab Taj al-Saratin yang selesai ditulis pada tahun 1603 di Aceh Darussalam dan merupakan satu-satunya karangan Bukhari al-Jauhari yang dijumpai sampai saat ini. Ketika itu, kesultanan Aceh masih berada di bawah pemerintahan Sultan Sayyid al-Mukammil (1590-1604 M), kakek Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) ditulis
“Maka nyatalah perempuan itu tiada dapat dijadikan raja melainkan pada ketika kesukaran soal, jika dalam negeri mati rajanya dan tiada seorang laki-laki daripada anak cucunya dan kaum keluarganya, melainkan perempuan juga, maka dapatkan dijadikan raja perempuan itu, sebab kesukaan segala hamba Allah jangan jadi fitnah negeri”
Era para Sulthanah Aceh
Dalam menyikapi kondisi paska wafatnya Sultan Iskandar Thani dimana tidak ada laki-laki dan keluarga terdekat. Maka para pembesar Aceh dan para ulama yang di bawah pimpinan Syekh Nuruddin ar-Raniry berkumpul untuk membicarakan masalah perempuan menjadi seorang pemimpin. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya para ulama membolehkan perempuan menjadi raja dan diangkatlah permaisuri Sultan Iskandar Thani yaitu Tajul Alam Syafiyatuddin Syah menjadi sulthanahh pertama
Beliau merupakan sulthanah Aceh yang memerintah dari tahun 1641 hingga 1675. Sulthanah Tajul Alam merupakan anak dari Sultan Iskandar Muda, salah satu sultan terkuat di Aceh yang pernah ada.
Sulthanahh Tajul Alam merupakan pemimpin yang terkenal dengan kepemimpinannya yang tangguh. Beliau memperkuat pemerintahannya dengan memperluas wilayah kekuasaannya ke beberapa daerah di Sumatra. Sulthanahh Tajul Alam juga terkenal dengan kebijakannya yang mempromosikan perdamaian dan persatuan di Aceh. Selain Sulthanah Tajul Alam, terdapat juga beberapa sulthanah lain di Aceh yang memerintah di era berikutnya.
Di masa kekuasaan para Sulthanah yang berlangsung selama 59 tahun selalu dimunculkan isu menentang kepemimpinan perempuan. Yang terkuat adalah kelompok politik kaum Wujudiyah..
Setelah ulama besar Aceh, Ar-Raniri menjadi Qadhi Malikul Adil (Mufti) Kerajaan Aceh Darussalam, kelompok Wujudiyah tidak memiliki kekuatan politik lagi karena kuatnya pengaruh Ar-Raniri. Kelompok Wujudiyah pada dasarnya merupakan kelompok yang di atur oleh golongan politik tertentu yang mempunyai ambisi untuk menguasai pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam.
Kelompok Wujudiyah terus berusaha untuk menggulingkan pemerintahan para Sulthanah Aceh baik dari Sulthanahh Tajul Alam Syafiyatuddin Syah sampai sulthanahh terakhir yaitu Keumalat Syah.
Ketika tahun 1639 terjadi Perang Malaka, Sulthanah Tajul Alam Shafiatuddin Syah membentuk sebuah barisan perempuan untuk menguatkan benteng istana. Sulthanah Safiatuddin bertahta selama 34 tahun hingga wafat pada 1675
Langkah Sulthanahh dalam meningkatkan peran perempuan yaitu dengan jalan pendidikan. Sulthanahh Tajul Alam Syafiyatuddin Syah mewajibkan semua perempuan dalam Kerajaan Aceh Darussalam untuk belajar, supaya kedudukan dan martabatnya dapat ditingkatkan dalam segala kehidupan. Dalam langkah yang diambil oleh Sulthanahh Tajul Alam Syafiyatuddin Syah, ia memerintahkan kepada pembesar kerajaan untuk membuka pusat pendidikan untuk laki-laki dan perempuan, tanpa membedakan jender.
- Thomas Lindblad dalam buku “Power and Prowess: The Origins of Brooke Kingship in Sarawak” (1996), Sulthanah Aceh memperkuat kekuasaannya di Aceh dengan memusatkan kekuasaan pemerintahan di tangannya sendiri dan memperluas wilayah kekuasaannya ke daerah-daerah lain di Aceh.
Sulthanah Nurul Alam merupakan seorang pemimpin Aceh yang memerintah pada masa tahun 1824-1838. Ia merupakan anak dari Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah dan Putri Cik Siti Fatimah binti Sultan Iskandar Muda.
Selama proses pemilihan dan pengangkatanya terjadi polemic kembali atas kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan perempuan. Kelompok Wujudiyah mulai bangkit kembali dengan beberapa usaha yang mereka jalani. Berbagai usaha yang dilakukan kelompok Wujudiyah misalnya dalam jalur hukum, tapi mereka tidak berhasil karena kuatnya deretan Federasi Tiga Sagi yang memiliki pengaruh yang sangat kuat.
Federasi Tiga Sagi dibentuk pada masa Nurul Alam Naqiyatuddin Syah yang ingin merubah tatanan system pemerintahan seperti merubah pasal-pasal yang ada dalam system perundang-undangan yang disebut Meukuta Alam.
Sulthanah Aceh Nurul Alam dikenal sebagai sultan yang memiliki kepemimpinan yang kuat dan tegas. Ia memperjuangkan hak-hak rakyatnya dan memperkuat kekuasaan sulthanaht Aceh. Ia juga memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, terutama dengan Belanda.
Pada masa pemerintahannya, Sulthanah Aceh Nurul Alam juga melakukan berbagai reformasi di bidang ekonomi, sosial, dan agama. Ia memperkenalkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, meningkatkan taraf hidup rakyat, dan memperluas penyebaran agama Islam di Aceh.
Sulthanah Nurul Alam juga memperkuat militer Aceh dengan memperbanyak angkatan bersenjata dan memperbaiki pertahanan negara. Hal ini dilakukannya untuk menghadapi ancaman dari negara-negara lain yang ingin menguasai Aceh.
Meskipun demikian, masa pemerintahan Sulthanahh Nurul Alam juga tidak terlepas dari konflik dan permasalahan yang dihadapinya. Setelah satu tahun Sulthanahh Nurul Alam Naqiyatudddin Syah memimpin kerajaan, kelompok oposis membakar ibu kota kerajaan sehingga seluruh isi dari kerajaan seperti Masjid Baitur Rahman, Keraton Darud, pusaka-pusaka kerajaan habis dimakan api.
Namun, ia berhasil menjalankan pemerintahan dengan baik sehingga Aceh mengalami pertumbuhan dan kemajuan yang signifikan di masanya.
Menurut Mohd Fauzi Abdul Hamid dalam artikel “Political Conflict in Aceh: A Game Theoretical Analysis” (2007), Sulthanah Aceh terlibat dalam konflik kepentingan dengan para pendukungnya dan lawan politiknya yang berusaha untuk mengontrol kekuasaan di Aceh.
Paska wafatnya Sulthanah Nurul Alam , Inayat Syah naik tahta menjadi Sulthanah Aceh menggantikannya. Sulthanah Inayat Shah merupakan salah satu sulthanah di Aceh yang memerintah pada masa tahun 1678-1688. Ia merupakan putri dari Sultan Iskandar Muda dan menjadi sulthanah setelah kematian ayahnya pada tahun 1636. Sulthanah Inayat Shah memerintah Aceh selama kurang lebih 20 tahun hingga tahun 1659.
Pada masa Sulthanahh ketiga yaitu Zaqiyatuddin Inayat Syah tidak begitu diusik oleh Kelompok Wujudiyah karena jabatan Qadhi Malikul Adil tetap dipegang oleh Abd Rauf Singkili. Ia merupakan salah satu kunci dari kepemimpinan perempuan di Kerajaan Aceh Darussalam
Selama masa pemerintahannya, Sulthanah Inayat Shah dikenal sebagai seorang pemimpin yang tangguh dan dihormati oleh rakyatnya. Ia juga memiliki visi yang jelas tentang bagaimana mengembangkan Aceh menjadi sebuah negara yang kuat dan terkemuka di dunia.
Inayat Shah memperkuat pertahanan Aceh dengan membangun benteng-benteng pertahanan di sepanjang pantai Aceh. Selain itu, ia juga memperkuat hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara bagian yang direbut VOC telah diambil kembali.
Di bidang ekonomi, Sulthanah Inayat Shah memperluas kegiatan perdagangan dengan menjalin kerjasama dengan pedagang-pedagang dari berbagai negara. Selain itu, ia juga mempromosikan pertanian dan perkebunan di Aceh sebagai sumber pendapatan utama.
Sulthanah Inayat Shah juga memperhatikan masalah-masalah sosial dan keagamaan di Aceh. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terorganisir dan memberikan perhatian khusus kepada pengembangan pendidikan di Aceh.
Kepemimpinan Sulthanah Inayat Shah dianggap sangat berjasa dalam membangun Aceh menjadi sebuah negara yang kuat dan terkemuka pada masanya. Ia juga dihormati sebagai salah satu sulthanah terhebat yang pernah memerintah Aceh.
Ketika Zaqiyatuddin Inayat Syah meninggal dunia. Maka terjadi sebuah polemik yang hebat dalam Kerajaan Aceh Darussalam, para politisi maupun para kelompok yang tidak menyukai kepemimpinan perempuan berusaha mencalonkan kandidat yang akan menggantikan kepemimpinan perempuan yaitu Syarif Hasyim.
Dalam keguncangan politik yang terjadi, Qadhi Malikul Adil dan juga golongan Tiga Sagi yang statusnya sangat kuat dalam Kerajaan Aceh Darussalam telah memenangkan perseturuan yang terjadi dan memenangkan gejolak perebutan kekuasaan. Maka diangkatlah seorang puteri bangsawan yang bernama Keumalat Syah
Sulthanah Kamalat Shah merupakan salah satu sultan yang memerintah di Aceh pada masa tahun 1688-1699. Beliau merupakan putri dari Sultan Iskandar Muda yang merupakan sultan Aceh yang terkenal dengan kepemimpinannya yang dinamis dan militer. Sejak kecil, Sulthanah Kamalat Shah telah dibesarkan dengan pendidikan yang baik dan dilatih untuk menjadi pemimpin di kemudian hari.
Pada masa pemerintahan Sulthanah Kamalat Shah, Aceh semakin maju dan berkembang. Beliau memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, terutama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu, Sulthanah Kamalat Shah juga memperkuat pertahanan negara dengan memperbanyak pasukan militernya.
Menurut A. Teeuw dalam buku “Modern Indonesian Literature, vol. 2” (1973), Sulthanah Aceh mempertahankan kekuasaannya dengan menggunakan kekuatan militer yang dimilikinya.
Pemerintahan Sulthanah Kamalat Shah juga dikenal dengan kebijakan-kebijakan yang memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi di Aceh. Beliau memperbaiki jalan-jalan, meningkatkan pelayanan kesehatan, dan memperluas akses kependidikan bagi warga negaranya. Selain itu, Sulthanah Kamalat Shah juga memperkuat sektor pertanian dan perdagangan di Aceh, sehingga Aceh menjadi salah satu negara yang kaya di wilayah Asia Tenggara.
Secara keseluruhan, masa pemerintahan Sulthanah Kamalat Shah dianggap sebagai masa keemasan bagi Aceh. Beliau membawa perubahan positif bagi Aceh
Berakhirnya kekuasaan para sulthanah aceh dalam memimpin Kerajaan Aceh Darussalam ketika pengaruh terbesarnya yaitu Qadhi Malikul Adil yaitu Abd Rauf Singkili meninggal dunia dan digantikan oleh orang yang tidak menyukai perempuan menjadi raja, selain itu juga ada fatwa dari Mekkah yang melarang akan kepemimpinan perempuan.
Walaupun fatwa tersebut palsu karena surat itu hanya dibuat pihak oposisi tapi dengan fatwa tersebut tetap berhasil menggulingkan kekuasaan perempuan yang berlangsung selama 59 tahun lamanya dimana Sulthanah Kamalat Syah dipaksa turun dari tahtanya.
Bandung 07 Januari 2023
Penulis adalah Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Samiyah Amal Insani , Panti Asuhan di Bandung
Donasi Yuk