Bisnis Prostitusi di Israel

bisnis prostitusi

 

Oleh Herri Permana

 

Ada beberapa hal tentang Israel yang jarang diungkap ke permukaan. Salah satunya adalah bisnis Prostitusi.

Bisnis prostitusi di Israel termasuk yang terbesar di dunia dengan perputaran per tahun mencapai 500 juta dollar sehingga menyumbang perekonomian negara Yahudi tersebut.

Mencari pelacur di Tel Aviv ataupun kota-kota besar di Israel lainnya semudah mencari pisang goreng di Indonesia.

Sejumlah Red-Light Districts bertebaran di Kota Tel Aviv dan Yerusalem. Rumah-rumah bordil dan sejumlah salon “plus-plus”, turut berdiri secara terbuka ataupun terselubung di beberapa area, seperti bekas terminal bus Neveh Sha’anan dan area Hayarkon Street.

Bahkan di beberapa tempat para pelacur (yang mayoritasnya korban traffiking) dengan terbuka dijajakan lengkap dengan label harga dimana semakin cantik dan / atau semakin muda mereka maka semakin mahal harganya

Sejarah Bisnis Prostitusi di Israel

Hadirnya bisnis prostitusi di Israel ini dimulai setahun setelah Negeri Yahudi itu mendeklarasikan berdirinya negara Israel pada 1949.

Di bawah Prostitution and Abomination Act, pemerintah Israel melegalkan praktik jasa ‘esek-esek’ dan bahkan, pemerintah Israel juga melegalkan prostitusi homoseksual pada 1954

Bisnis prostitusi di Israel meledak pada era 1990an. Pecahnya Uni Sovyet dan ke tidak stabilan politik di nega-negara bekas Uni Sovyet mennyuburkan bisnis gelap perdagangan manusia yang dikendalikan para mafia dari Eropa Timur.

Israel menjadi tujuan utama perdagangan manusia dan dibanjiri imigran dari Eropa Timur, seperti Ukraina, Moldova, Uzbekistan hingga dari Rusia. Perang saudara di Balkan juga turut memperpanjang jalur perdagangan manusia dari negara-negara Serbia , Bosnia , Croatia , Albania dll.

Di masa itu seringkali terjadi penculikan perempuan dan anak yang bahkan dilakukan terang-terangan di tempat ramai di siang bolong oleh gank-gank kejahatan terorganisasi

Laporan oleh Nomi Levenkron, Direktur Hukum Lembaga Migrant Worker Hotline menyatakan, banyak pekerja seks di Israel yang dijebak oleh para penyelundup. Ia mencontohkan Anna, 23 tahun asal Romania, yang memberikan kesaksian di pengadilan Israel pada tahun 2002.

Di kota kelahirannya, Anna berkenalan dengan seorang gadis asal Israel bernama Shula. Ia dijanjikan pekerjaan untuk menjaga orang tua Shula di Israel. Anna pun setuju.

Berikutnya, Anna diberi tiket untuk terbang dari Bucharest. Namun Anna tidak tahu di mana ia akan mendarat.

Ketika pesawat mendarat di Kairo, Annad mengira dia di Tel Aviv. Dia dikumpulkan oleh penghubung bersama beberapa perempuan lain, dinaikkan ke sebuah mobil terbuka melintasi padang. Perjalanan mereka dikawal oleh beberapa orang bersenjata. Dini hari, mereka dipaksa berjalan beberapa jam dan kemudian merayap melintasi pagar kawat.

Menurut pengakuan Anna, setelah tiba di Isarel, Anna dipaksa telanjang dan dimasukkan ke dalam kamar penuh dengan pria. Mereka menginspeksi seluruh bagian tubuhnya untuk menentukan harganya. Akhirnya Anna dijual dengan harga 6.000 USD.

Mario, salah seorang penyelundup perempuan kawakan di Israel mengatakan, “Perempuan-perempuan itu harus telanjang sehingga para penyelundup dapat menentukan harga mereka.”

Beda dengan Anna, perempuan asal Moldova yang berpindah tangan ke enam penyelundup berakhir setelah menjalin kontak dengan Migrant Worker Hotline. Ia berupaya menuntut dan mengadu kepada pihak kepolisian, namun pengaduannya tidak diperhatikan. “Bahkan pada masa itu, perempuan yang menjadi korban penyelundupan tidak dianggap sebagai korban. Mereka justru dinilai sebagai pelaku kejahatan,” ujar Nomi.

Selain tidak diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian, “perempuan-perempuan berbandrol” itu hanya ditangkap dan diusir dari Israel.

Pada Mei 2000, Amnesti Internasional merilis laporan yang mengecam Israel karena tidak memperhatikan masalah “perbudakan seks”. Pasca laporan tersebut, muncul gejolak di Israel yang akhirnya memaksa parlemen Zionis menetapkan penyelundupan perempuan sebagai tindak kriminal dengan ancaman hukuman penjara maksimal 16 tahun. Namun masalah pelaksanaannya masih menjadi polemik besar.

Disebutkan bahwa jumlah pengunjung rumah-rumah prostitusi di Israel mencapai satu juta perbulan, dan segala tindakan akan mempersulit kondisi. Berdasarkan laporan berbagai lembaga-lembaga HAM internasional, sedikitnya 3.000 perempuan setiap tahunnya diselundupkan ke Israel untuk dijadikan budak seks.

Pada tahun 2018 pemerintah Colombia menangkap 14 warga Israel karena diduga menarik gadis-gadis dibawah umur dalam bisnis haram tersebut.

Berdasarkan keterangan jaksa penuntut umum, mereka menarik gadis-gadis tersebut untuk melayani wisatawan Israel.

Polisi juga menangkap 2 warga Colombia yang diduga membantu aktivitas tersebut.

Sejumlah surat kabar Israel melaporkan, bisnis  prostitusi tersebut dijalankan seorang warga berpaspor Israel yang dijuluki ‘’Moore Zohar’’.

Ia mengaku mendapatkan informasi dari kepolisian setempat untuk menjalankan aktivitasnya tanpa intervensi dari pemerintah Colombia.

“Jaringan tersebut menggunakan sejumlah hotel di kota-kota besar untuk melayani  pria hidung belang yang berasal dari Israel dimana kebanyakanya adalah pengusaha dan mantan tentara IDF, ‘’ seperti dikutip Maannews.

Pandangan Dunia Internasional

“Laporan Perdagangan Manusia” tahunan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2012 mengangkat Israel ke Tingkat 1, menempatkannya di antara 35 negara lain di seluruh dunia, termasuk Kanada, Inggris dan Jerman, yang telah “mengakui adanya perdagangan manusia” dan “ melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.” Pada tahun 2016, Israel terus berada di kategori Tingkat 1.

Di saat yang sama Indonesia saat itu dimasukkan dalam posisi kedua setelah Russia dalam isu perdagangan manusia yang mendorong Presiden Megawati pada saat itu mengeluarkan Kepres tentang Rencana Aksi Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Manusia.

Padahal bisa Tel Aviv menjadi pusat bisnis prostitusi terbesar di dunia, yang diperparah oleh pandangan keagamaan Yahudi yang cenderung permisif terhadap tindakan prostitusi terutama pada perempuan non Yahudi.

Tali Koral, seorang aktivis anti-prostitusi Israel dalam dua blog yang dikelolanya “Koral, When He Pays” dan “When He Pays Me” , menyajikan perempuan yang menceritakan pengalaman mereka dalam prostitusi bersama dengan kutipan nyata dari laki-laki Israel yang mengulas dan memeringkat perempuan dalam prostitusi, yang diambil dari portal Ibrani, Sex Adir (Great Sex).

Aksinya mendapatkan perhatian publik yang luas, dan menimbulkan protes dari Johns (pria yang membayar untuk seks), yang mengklaim bahwa postingan tersebut mempermalukan mereka.

Menyusul keluhan tersebut, Facebook memblokir akun Tali Koral beberapa kali, yang menimbulkan reaksi keluhan balasan para aktivis yang marah, yang menuduh Facebook mendukung Johns dan melindungi praktek perdangan manusia.

 

UU Pelarangan Bisnis Prostitusi di Israel

Menyusul tekanan dan kecaman Internasional khususnya akibat meledaknya arus perdagangan perempuan Eropa Timur ke Israel di era 1990 an , pada tahun 2003, Israel mengesahkan undang-undang yang mengizinkan negara untuk menyita keuntungan para mucikari, tetapi kelompok aktivis anti perdagangan manusia mengklaim bahwa undang-undang tersebut jarang ditegakkan

Pada tahun 2007, larangan iklan diperdebatkan. Pada bulan Desember 2009, sebuah undang-undang yang melarang iklan perdagangan seks diperkenalkan ke parlemen Israel. Pada bulan Februari 2012, RUU lain disetujui oleh kabinet.

Pada tahun 2017, “RUU Larangan Konsumsi Layanan Bisnis Prostitusi dan Perlakuan Masyarakat” diajukan ke Knesset. Undang-undang yang diusulkan ini menetapkan bahwa perdagangan seks adalah kejahatan, dan mengatur “klien” untuk membayar kompensasi kepada pelacur.

Sebuah komite pemerintah, yang dipimpin oleh direktur jenderal Kementerian Kehakiman, Emmy Palmor, dibentuk untuk menemukan model terbaik untuk mengkriminalisasi “klien”.

Pada Januari 2018, mereka melaporkan bahwa mereka telah gagal menyepakati suatu metode, tetapi pada akhirnya mereka merekomendasikan “bahwa menggunakan pelacur dianggap sebagai tindak pidana, mereka mendukung kriminalisasi berskala”.

RUU itu akan membuat mereka yang ditangkap karena prostitusi didenda hingga NIS 1.500 karena membayar layanan prostitusi, dan NIS 3.000 jika pelanggaran itu diulangi dalam waktu tiga tahun. Terdakwa akan diizinkan untuk menentang denda dan diadili jika mereka mau, tetapi jika terbukti bersalah, denda akan ditingkatkan hingga NIS 75.300.

Pada 31 Desember 2018, RUU yang sebelumya diusulkan disahkan, undang-undang tersebut memidanakan “klien” seksnya, tetapi tidak dengan pelacurnya. Denda sebesar 2.000 NIS akan dikenakan untuk pelanggaran tersebut dan akan dinaikkan menjadi 4.000 NIS jika pelanggaran tersebut diulangi selama tiga tahun. Kasus kriminal potensial terhadap pembeli seks dapat dihukum dengan denda hingga 75.300 NIS. Kementerian Kehakiman dapat mengenakan denda alternatif, seperti “john schools”.

Undang-undang tersebut juga memberikan NIS 90.000.000 untuk membantu mereka yang beralih karir dari bisnis prostitusi.

Terlepas dari hukum pidana yang mengatur, penggunaan pelacur membawa legitimasi luas di Israel, dan norma-norma sosial membedakan antara pelacuran dan perdagangan manusia.

 

Bandung 11 November 2023

 

Penulis adalah Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Samiyah Amal Insani , Panti Asuhan di Bandung

 

Back to Article

 

Donasi Yuk
1