Jejak Awal: Ketika Ulama Muhammadiyah Menjadi Otoritas Moral Bangsa
Dalam sejarah panjang pergerakan Islam modern di Indonesia, Muhammadiyah dikenal bukan hanya sebagai gerakan sosial-keagamaan, tetapi juga sebagai lumbung kader ulama pembaharu. Tokoh-tokoh seperti Kiai Ahmad Dahlan, K.H. Mas Mansur, K.H. Fachruddin, K.H. Sudibyo Markus, hingga K.H. Ibrahim adalah contoh bagaimana ulama Muhammadiyah memainkan peran ganda: intelektual Islam yang rasional, sekaligus aktivis sosial yang membumikan Islam berkemajuan.
Pada masa awal abad ke-20, ulama-ulama Muhammadiyah menjadi penggerak ijtihad di tengah masyarakat yang masih kuat dipengaruhi tradisi keagamaan sinkretik. Melalui pengajian, madrasah, dan sekolah, mereka tidak hanya mengajarkan fikih dan tafsir, tetapi juga sains, logika, dan keterampilan sosial.
Namun, memasuki abad ke-21, wajah ulama Muhammadiyah perlahan menipis di permukaan publik. Mereka kalah populer dibanding ustaz media sosial, dan sering kali kalah pengaruh dalam dinamika ideologis di tingkat akar rumput.
Pesantren Muhammadiyah : Dari Madrasah ke Kaderisasi Ulama
Sejarah pesantren Muhammadiyah bermula sejak era 1918, ketika Kiai Ahmad Dahlan mendirikan madrasah di Yogyakarta dengan sistem kurikulum yang memadukan ilmu agama dan pengetahuan umum. Semangat ini kemudian diteruskan oleh K.H. Hadjid dan generasi awal Muhammadiyah yang ingin menciptakan “santri modern”: taat ibadah, cerdas berpikir, dan aktif di masyarakat.
Pesantren Muhammadiyah berbeda dari model tradisional pada umumnya. Tidak menekankan aspek karamah atau tarekat, melainkan pembentukan nalar Islam rasional. Format pendidikan ala boarding school ini berkembang pesat di era 1970-an hingga 1990-an, dengan munculnya lembaga seperti Pondok Hajjah Nuriyah Shabran UMS, Pondok Muhammadiyah Kauman Yogyakarta, dan Pondok Muhammadiyah Darul Arqam Garut.
Namun, secara kuantitatif, jumlah pesantren Muhammadiyah masih jauh tertinggal dibanding lembaga pendidikan umumnya. Berdasarkan data Majelis Dikdasmen dan Pondok Pesantren PP Muhammadiyah, jumlah pesantren di bawah Persyarikatan pada tahun 2000 baru mencapai 67 lembaga.
Lima belas tahun kemudian, pada 2015, jumlahnya meningkat menjadi 167 pesantren. Dan menurut laporan resmi Muhammadiyah tahun 2025, kini terdapat sekitar 440 pesantren Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun tetap kecil bila dibandingkan dengan total lebih dari 14.000 sekolah dasar, 5.000 SMP/SMA, dan 176 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) yang aktif saat ini.
Kuantitas Meningkat, Kualitas Ulama Menurun?
Peningkatan jumlah pesantren seharusnya berbanding lurus dengan lahirnya lebih banyak ulama. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Banyak pesantren Muhammadiyah yang fokus pada pendidikan formal — mempersiapkan siswa untuk kuliah, bukan menjadi ulama.
Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Hamim Ilyas, dalam wawancara dengan muhammadiyah.or.id (2025), menegaskan:
“Beberapa Perguruan Ulama Tarjih Muhammadiyah (PUTM) justru mengajarkan paham di luar visi Muhammadiyah. Kita perlu memperkuat kembali kaderisasi ulama agar sejalan dengan misi Persyarikatan.”
Fenomena ini memperlihatkan adanya defisit ulama dalam tubuh Muhammadiyah. Kader yang mumpuni di bidang keagamaan jumlahnya semakin berkurang, sementara tantangan ideologis semakin besar. Tidak sedikit pimpinan cabang dan ranting mengeluhkan kesulitan mencari ustaz yang memahami manhaj tarjih Muhammadiyah.
Bahkan dalam beberapa pengajian ranting, sering kali mubalig yang hadir justru berasal dari latar belakang non-Muhammadiyah — dengan corak dakwah Salafi, Hizbut Tahrir, atau bahkan takfiri. Hal ini menimbulkan kegelisahan di tubuh Persyarikatan.
Tantangan Ideologi: Ketika “Wajah Muhammadiyah” Mulai Terkaburkan
Dalam beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah menghadapi fenomena yang oleh sebagian pengamat disebut sebagai “krisis ideologis”. Bukan dalam arti kehilangan arah, tetapi munculnya varian dakwah baru di lingkungan Muhammadiyah yang tidak selalu sejalan dengan garis tarjih dan manhaj Persyarikatan.
Ketua LPP Muhammadiyah pernah menyampaikan kritik tajam di Suara Muhammadiyah edisi Maret 2021:
“Ada pernyataan dari Ketua Umum Muhammadiyah tentang ada pesantren Muhammadiyah rasa Salafi. Fenomena ini menunjukkan lemahnya pengawasan ideologis dan kaderisasi ulama di tingkat akar rumput.”
Hal senada disampaikan oleh Prof. Haedar Nashir, Ketua Umum PP Muhammadiyah, dalam sebuah forum kaderisasi:
“Kita memiliki banyak sekolah, universitas, dan amal usaha, tetapi sedikit yang benar-benar menghasilkan ulama yang memahami ruh Islam berkemajuan. Kader kita banyak yang cerdas secara akademik, tapi tidak semuanya kuat dalam ideologi Muhammadiyah.”
Laporan lapangan yang dirilis Media Indonesia (2025) bahkan mencatat, ada beberapa ranting Muhammadiyah di Trenggalek — seperti PRM Sawahan dan Margo — yang jamaah masjidnya kini justru dikuasai kelompok Salafi.
“Ada dua masjid jelas-jelas wakaf Muhammadiyah sekarang diduduki Kelompok Salafi,” ungkap laporan tersebut.
Situasi ini menandakan bahwa tantangan Muhammadiyah bukan lagi sekadar menambah jumlah lembaga, tetapi menjaga ruh ideologi dari arus globalisasi dakwah yang datang melalui media sosial, kanal YouTube, dan gerakan transnasional.
Kaderisasi Ulama: Dari Tarjih ke Pesantren
Untuk mengatasi defisit ulama, Muhammadiyah sebenarnya memiliki sistem kaderisasi internal yang cukup mapan. Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Tabligh, dan Majelis Pendidikan Kader (MPK) selama ini menjadi garda terdepan dalam pembinaan ideologi dan keulamaan.
Namun, pembinaan tersebut sering kali belum menyentuh tingkat pelajar dan santri di pesantren. Banyak santri Muhammadiyah tidak mendapatkan pelatihan intensif dalam metodologi tarjih, sehingga setelah lulus, mereka tidak punya basis ideologi yang kuat.
Dr. Zuly Qodir, dosen UMY dan aktivis Muhammadiyah, menyoroti persoalan ini dalam diskusi Suara Muhammadiyah Online:
“Muhammadiyah harus membangun sistem kaderisasi ulama yang utuh. Bukan hanya mendirikan pesantren, tapi juga menyiapkan kurikulum tarjih, ilmu alat, dan tafsir yang kuat. Kalau tidak, pesantren kita hanya akan menjadi sekolah berasrama, bukan pencetak ulama.”
Upaya baru yang mulai dilakukan antara lain program Muhammadiyah Future Ulama (MFU) yang digagas Majelis Tarjih dan PP Muhammadiyah sejak 2022. Program ini merekrut santri muda untuk dididik menjadi ulama yang memahami tarjih, bahasa Arab, dan wacana kontemporer Islam global.
Selain itu, UMS, UMY, dan UAD kini mengembangkan Pesantren Ulama Kampus yang menggabungkan studi syariah, dakwah, dan riset sosial — model integratif antara pesantren dan universitas.
Antara Lembaga dan Jiwa: Mencari Kembali Ruh Ulama Muhammadiyah
Pertumbuhan 440 pesantren Muhammadiyah pada tahun 2025 adalah capaian penting. Tetapi sebagaimana diingatkan Prof. Haedar Nashir, “yang kita butuhkan bukan hanya banyaknya lembaga, tapi hadirnya ruh keulamaan di setiap amal usaha Muhammadiyah.”
Defisit ulama bukan semata-mata karena kurangnya jumlah pesantren, melainkan karena orientasi pendidikan yang lebih menekankan pada prestasi akademik dan administrasi lembaga, bukan pembentukan ulama-pemikir.
Dalam konteks ini, Muhammadiyah dihadapkan pada pilihan strategis: melanjutkan ekspansi lembaga, atau memperkuat pembinaan ideologi kader.
Kaderisasi ulama yang solid akan menjadi benteng terakhir Muhammadiyah dari infiltrasi ideologi luar. Sebab sebagaimana ditegaskan Kiai Ahmad Dahlan:
“Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.”
Penutup: Dari Lembaga ke Ideologi
Pesantren Muhammadiyah kini tumbuh pesat, tetapi tugas yang lebih besar adalah menanamkan kembali ruh ulama pembaru — ulama yang berpikir tajdid, berilmu alat kuat, namun tetap berjiwa sosial seperti Kiai Ahmad Dahlan.
Dalam dunia yang kian kompetitif dan terbuka terhadap berbagai ideologi transnasional, Muhammadiyah harus memastikan bahwa setiap santri, kader, dan guru pesantren tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki kompas ideologis yang jelas: Islam berkemajuan, rahmatan lil-‘alamin, dan berpihak kepada kemanusiaan universal.
Bandung, 21 Oktober 2025
Penulis adalah Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Samiyah Amal Insani , Panti Asuhan di Bandung
Donasi Yuk